Pengelolaan Wilayah Pesisir

   Wilayah Pesisir adalah daerah peralihan antara Ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut. Menurut UU Nomor  27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil, Ruang lingkup pengaturan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil meliputi daerah peralihan antara Ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut, ke arah darat mencakup wilayah administrasi kecamatan dan ke arah laut sejauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai pada saat pasang tertinggi kearah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan. Pengaturan pemanfaatan ruang di wilayah darat kawasan pesisir diatur dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan/atau Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang berlaku.

   Sebagai  arahan pemanfaatan sumber daya di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta  menetapkan Perda Nomor 9  tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil (RZWP3K). Perda tersebut berlaku selama 20 tahun dan ditinjau setiap 5 tahun. Kebijakan untuk mewujudkan tujuan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil DIY meliputi pengembangan kawasan pemanfaatan umum sesuai dengan potensi sumber daya dan proses ekologis yang berlangsung sebagai satu kesatuan serta selaras, serasi  dan seimbang dengan RTRW dan/atau RDTR yang berlaku, penataan kawasan konservasi sesuai dengan potensi lestari, pengembangan Alur Laut sesuai dengan perlindungan lingkungan maritim. Sesuai Perda tersebut, Kabupaten Kulon Progo memiliki wilayah tertentu yang ditetapkan dalam beberapa kawasan.Yaitu, kawasan pemanfaatan umum zona pariwisata Sub Zona Wisata Alam Pantai/Pesisir dan Pulau Pulau Kecil di Pantai Congot – Glagah di Kapanewon Temon, Pantai Bugel di Kapanewon Panjatan, dan Pantai Trisik di Kapanewon Galur. Kawasan pemanfaatan umum Zona Pelabuhan meliputi Pelabuhan Perikanan Pantai Tanjung Adikarto di Kapanewon Wates, Pangkalan Pendaratan Ikan  Congot Jangkaran, Glagah di Kapanewon Temon, Bugel di Kapanewon Panjatan, Trisik di Kapanewon Galur. Di pangkalan pendaratan ikan  tersebut terdapat tempat pelelangan ikan, dimana nelayan Kulon Progo menjual hasil tangkapan ikan. Kawasan pemanfaatan umum Zona Perikanan Tangkap meliputi sub zona perikanan tangkap pelagis dan demersal yang terdapat di perairan Samudera Hindia. Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di wilayah Kabupaten Kulon Progo meliputi Pantai Pasir Kadilangu – Pasir Mendit di Kapanewon Temon, Pantai Trisik di Kapanewon Galur, Pantai Bugel di Kapanewon Panjatan.

   Pengawasan dan pengendalian dalam pemanfaatan ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dilakukan oleh Gubernur atau pejabat yang ditunjuk oleh Gubernur sesuai sifat pekerjaannya diberikan wewenang kepolisian khusus untuk menjamin terselenggaranya pemanfaatan ruang di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil DIY secara terpadu dan berkelanjutan. Masyarakat juga dapat berperan serta dalam pengawasan pemanfaatan ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Di Kulon Progo pengawasan berbasis masyarakat melalui Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang sudah terbentuk. Ada beberapa POKMASWAS yang lingkup wilayahnya meliputi laut seperti Pokmaswas Bugel Peni, Pokmaswas Mina Bahtera, Pokmaswas Ngudi Rejeki, Pokmaswas Pondok Laguna, Pokmaswas Lestari, Pokmaswas Bogowonto, dan Pokmaswas Wanatirta. Pokmaswas melakukan pengawasan terhadap destructive fishing yang ada di wilayahnya,  melaporkan atau membuat aduan kepada pihak yang berwajib, dan tidak diperkenankan melakukan penindakan.

   Setiap orang yang akan memanfaatkan ruang secara menetap di wilayah pesisir harus mendapatkan izin lokasi perairan pesisir dan izin pengelolaan dari Gubernur. Izin Lokasi Perairan Pesisir adalah izin yang diberikan untuk memanfaatkan ruang secara menetap di sebagian perairan pesisir dan perairan pulau-pulau kecil yang mencakup permukaan laut dan kolom air sampai dengan permukaan dasar laut pada batas keluasan tertentu. Izin lokasi perairan pesisir menjadi dasar pengajuan izin pengelolaan. Izin Pengelolaan adalah izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan pemanfaatan sumber daya Perairan Pesisir dan perairan pulau-pulau kecil. Izin tersebut dapat diberikan kepada orang perseorangan, korporasi, atau koperasi yang melakukan pemanfaatan sumber daya perairan pesisir dan perairan pulau-pulau kecil untuk kegiatan produksi garam, biofarmakologi laut, bioteknologi laut, pemanfaatan air laut selain energi, wisata bahari, pemasangan pipa dan kabel bawah laut dan/atau pengangkatan benda muatan kapal tenggelam,

   Seperti kita ketahui, wilayah pesisir rawan terhadap bencana, seperti tsunami. Mitigasi bencana, yaitu upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik secara struktur atau fisik melalui pembangunan fisik alami dan/atau buatan maupun nonstruktur atau nonfisik melalui peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, menjadi tanggung jawab Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau Masyarakat.

   Wilayah pesisir memiliki karakteristik yang khas, dalam pengelolaannya perlu melibatkan banyak pihak yang berkepentingan baik pemerintah, pemerintah daerah, swasta dan masyarakat setempat.

Pantai Congot, Jangkaran, Temon

Pantai Trisik, Banaran, Galur