KKP Siap Percepat Operasional PP Tanjung Adikarto Dengan Manajemen Sedimentasi

   Langkah Manajemen Sedimentasi untuk mempercepat operasional Pelabuhan Perikanan Tanjung Adikarto, Karangwuni, Wates, Kulon Progo kembali digaungkan Kementrian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, langkah ini dinilai lebih efektif dan efisien dibandingkan dengan usulan tentang pembangunan dan penambahan panjang breakwater  di muara sungai serang yang menjadi pintu masuk pelabuhan perikanan.

   Upaya ini dilakukan untuk mengatasi  kendala sedimentasi jalur lintasan kapal perikanan di Pelabuhan Perikanan Tanjung Adikarto, dan upaya tersebut dikaji bersama kementerian / lembaga terkait serta melibatkan pakar pelabuhan akademisi dari Institut Teknologi Bandung, jelas PLT. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap M. Zaini , saat mendampingi kunjungan kerja masa reses Komisi IV DPR RI  di Kabupaten Kulon Progo, Sabtu – Minggu (10 -11/04/2021).

   Manajemen Sedimentasi berupa kegiatan pengerukan pasir secara rutin dengan kapal keruk, dengan keuntungan lain dari kegiatan ini adalah pasir hasil pengerukan dapat dimanfaatkan menjadi komoditas yang bernilai tinggi, skema ini pernah dikemukakan oleh Mentri Kelautan dan Perikanan saat melaksanakan kunjungan kerja di PP Tanjung Adikarto awal Maret lalu.

  PLT. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap M. Zaini mengatakan “ Skema Manajemen Sedimentasi menjadi fokus utama KKP dalam mempercepat operasional PP, karena sudah sekian lama dibangun, namun sampai saat ini belum dapat operasional dengan optimal. Bapak Mentri telah menugaskan kami untuk mempercepat proyek ini, bersamaan dengan rehabilitasi beberapa gedung bangunan pendukung PP yang direncanakan dikerjakan mulai tahun ini”

“ Skema Manajemen Sedimentasi, sudah disampaikan ke Bapak Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi untuk dapat dikaji hingga waktu 3 bulan ke depan. Dengan tujuan agar mekanisme dan skema yang diambil bisa menjadi solusi operasional PP dan percepatan pengembangan perikanan tangkap di pesisir selatan DIY.

   Anggota Komisi IV DPR RI G. Budisastro Djiwandono yang memimpin kunjugan kerja bersama Anggota DPR RI Endang Thohari, Sulaeman L Hamzah, Muhammad Syafrudin dan Vita Ervina di PP Tanjung Adikarto mengatakan akan membawa permasalahan ini ke rapat Kerja DPR dengan pemerintah secepatnya. Dengan tujuan agar ditemukan solusi semua permasalahan, baik kegiatan dan pembiayaan sehingga kegiatan penangkapan ikan di PP Tanjung Adikarto dapat berjalan optimal.

   Menurutnya PP Tanjung Adikarto memiliki keistimewaan dan nilai lebih karena berdekatan dengan Bandara Yogyakarta International Airport (YIA), sehingga diharapkan aktivitas hulu sampai dengan hilir dapat dilakukan karena produk perikanan dapat langsung diproses untuk ekspor. Selain itu bangunan dan fasilitas lainnya di PP Tanjung Adikarto sudah lengkap dan bagus, tinggal kita optimalkan saja dan kita benahi kekurangan yang ada . secara bersama sama dengan Pemerintah Daerah Tingkat Propinsi maupun Kabupaten untuk dapat bersinergi agar PP Tanjung Adikarto dapat beroperasi dan digunakan nelayan. Sinergi dan kolaborasi kegiatan juga perlu dilakukan dengan kegiatan Pariwisata,karena PP Tanjung Adikarto berdekatan dengan obyek wisata Pantai Glagah yang merupakan penyumbang PAD terbesar dari sektor Pariwisata di Kabupaten Kulon Progo.

“ Kami sangat berterima kasih atas perhatian dan kunjungan kerja ini,kami mohon dukungan dan bantuan dari Pemerintah Pusat dan Komisi IV DPR RI agar permasalahan yang ada dapat terselesaikan dan PP Tanjung Adikarto dapat segera berfungsi “ kata Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan DIY Bayu Mukti Sasongko “ Kami akan melaporkan hasil ini ke Bapak Gubernur DIY serta membahas dengan pemerintah Daerah serta DPRD DIY karena aset PP Tanjung Adikarto adalah milik Pemerintah DIY.

   Ketua DPRD Kulon Progo Akhid Nuryati, SE, mengatakan “Kami sangat berterima kasih atas perhatian Pemerintah Pusat, dan berharap bantuan percepatan pembenahan dan pembangunan PP Tanjung Adikarto, agar seiring dengan bagaimana masyarakat sudah berkorban dalam melepas lahannya untuk digunakan untuk PP Tanjung Adikarto belasan tahun yang lalu, sedangkan sampai saat ini belum berfungsi” saat menanggapi kunjungan kerja yang didampingi oleh Asisten Pembangunan Perekonomian dan SDA Setda Kulon Progo Bambang Tri Budi Harsono dan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kulon Progo Sudarna.

Foto 1. Saat PLT Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP menjelaskan skema manajemen sedimentasi

Foto 2. Saat Ketua DPRD Kulon Progo memberikan tanggapannya

Foto 3. Peninjauan di breakwater PP Tanjung Adikarto