Mengenal Seksi Pelayanan Usaha

  Dinas Kelautan dan Perikanan sesuai dengan ketugasan urusan pilihan di Kabupaten Kulon Progo berdisi sejak Tahun 2017 berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 jo Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah. Dinas ini diatur lebih detail pada Peraturan Bupati Nomor 70 tahun 2016 tentang kedudukan fungsi dan tugas serta tata kerja pada Dinas Kelautan dan Perikanan. Susunan organisasi dinas menurut peraturan tersebut membagi OPD DKP KP menjadi satu sekretariat dengan tiga bidang utama : Pembudidayaan Budidaya, Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pengelolaan Pelelangan Ikan dan Pengembangan Usaha Perikanan.

   Pada bidang terakhir, terdiri dari dua seksi yaitu Seksi Bina Usaha dan Pelayanan Usaha. Pelayanan Usaha sendiri berfungsi dalam rangka meningkatkan daya saing produk kelautan dan periakanan. Dalam hal usaha meningkatkan daya saing ini, seksi berupaya terus meningkatkan pengembangan usaha di tiap pelaku usaha perikanan yang ada di Kabupaten Kulon Progo. Salah satu jalan yang ditempuh adalah melalui fasilitasi perijinan usaha. Hal ini adalah output dari seksi pelayanan usaha. Keberadaan usaha yang terjamin akan meningkatkan daya saing pelaku usaha dengan meningkatkan pengembangan usaha perikanan. Keduanya adalah outcome yang diharapkan dapat tercapai.

   Dalam mewujudkan tujuan output dan outcome tersebut, seksi pelayanan usaha mempunyai lima ketugasan penting yaitu : 1) Mempelajari Peraturan tentang Perizinan (Usaha Perikanan); 2) Menyusun Kebijakan Teknis Bimtek Perizinan dan Penerbitan Izin; 3) Menyusun Dokumen Perizinan; 4) Melaksanakan Monev Perizinan; dan 5) Menyediakan Sistem Layanan Data Informasi Tanda Pencatatan Usaha Perikanan (TPUPI) dan Bukti Pencatatan Kapal Perikanan (BPKP) < 5GT.

   Tujuan tersebut dicapai dalam ukuran target terukur : perijinan usaha sektor perikanan yang ada di Kabupaten Kulon Progo. Dalam kurun waktu antara 2017 sampai dengan 2022, maka seksi pelayanan usaha mempunyai target realisasi perijinan sejumlah 6.500 yang di seluruh masyarakat pelaku usaha di Kabupaten Kulon Progo.

   Bukti perijinan ini berupa pada tahun 2017 - 2019 TPUPI  (seusuai dengan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 71 Tahun 2015 tentang Pedoman Usaha Pembudidayaan Ikan). Adapun sejak Tahun 2020, oleh karena adanya Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Secara Elektronik, maka sudah tidak terdapat kewenangan mengeluarkan izin di OPD DKP KP. Dinas Kelautan dan Perikanan Kab Kulon Progo sejak 2020 berfungsi memberikan rekomendasi teknis usaha perikanan. Rekomendasi ini berisi bukti validasi usaha sektor perikanan pelaku usaha. Berfungsi sebagai upaya post audit  pelaku usaha bidang perikanan yang melakukan proses perizinan secara elektronik pada halaman website www.oss.go.id