FORMASI PPL PERIKANAN KABUPATEN KULON PROGO

Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) Perikanan merupakan salah satu soko guru pengembangan dan pembangunan sub sektor perikanan di daerah sehingga keberadaan PPL Perikanan sangat diperlukan dalam mencapai tujuan tersebut. Salah satu tugas utama PPL Perikanan adalah penumbuhan kelompok baru, pembinaan, sampai dengan kenaikan kelas kelompok dari pemula sampai dengan kelas utama. PPL Perikanan merupakan pegawai pemerintah pusat yang ditugaskan di daerah sesuai SK penempatan PPL yang bersangkutan. PPL Perikanan ditempatkan dengan kualifikasi tertentu yang ditentukan oleh Badan Riset dan Sumber Daya Manusia (BRSDM) Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Adapun kuantitas personil PPL ditetapkan minimal satu personil dalam wilayah tugas satu Kecamatan (Kapanewon).

Di wilayah Kabupaten Kulon Progo terbagi dalam 12 Kapanewon (Kecamatan) sehingga diperlukan minimal 12 personil PPL Perikanan. PPL Perikanan yang bertugas di wilayah Kabupaten Kulon Progo dibawah koordinasi Satminkan (Satuan Administrasi Pangkal) Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Tegal. Pada tanggal 31 Agustus 2023 telah dilakukan konsultasi terkait permasalahan PPL Perikanan di Kabupaten Kulon Progo. Tim konsultasi dilakukan oleh Koordinator PPL Perikanan Kabupaten Kulon Progo (Arif Suwardi, SP.) bersama tiga Kepala Bidang dalam lingkup Kabupaten Kulon Progo.

Formasi PPL Perikanan di wilayah Kerja Kabupaten Kulon Progo baru terisi tujuh orang PPL Perikanan untuk Kapanewon : Wates, Lendah, Pengasih, Firimulyo, Nanggulan, Kalibawang, dan Samigaluh, sedangkan untuk Kapanewon Sentolo, Kokap, Galur, dan Temon dilaksanakan oleh Penyuluh Perikanan Bantu (PPB). Adapun Kapanewon Panjatan PPL Perikanan telah memasuki masa pensiu, menyusul PPL Perikanan Kapanewon Nanggulan dan PPB Temon. Sehingga dalam waktu dekat (awal tahun 2024) terdapat kekosongan Petugas Penyuluh sehingga akan sangat mempengaruhi pengembangan sub sektor perikanan di Kabupaten Kulon Progo.

Hasil  konsultasi ke BPPP Tegal yang ditemui langsung oleh Kepala BPPP Tegal beserta Subkoordinator Pengelola PPL Perikanan didapatkan informasi bahwa BPPP Tegal sedang menginventarisasi formasi PPL Perikanan yang mengalami permasalahan baik kekosongan karena pensiun maupun permasalahan yang lain dan akan mengusulkan ke BRSDM KKP. Disampaikan oleh Kepala BPPP Tegal agar setiap daerah dapat mengusulkan kebutuhan PPL Perikanan sesuai beban kerja wilayah masing-masing. Sedangkan Subkoordinator Pengelola PPL Perikanan menyampaikan agar dipersiapkan dan diinformasikan bahwa pengisian formasi PPL Perikanan diupayakan dari putra daerah setempat, sedangkan PPB yang ada sedang dalam upaya untuk ditingkatkan statusnya menjadi PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) dan tetap ditempatkan di wilayah kerja semula.