Mengenal Sistem Jaminan Mutu Produk Perikanan

Dinas Kelautan dan Perikanan sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Kulon Progo dalam tupoksinya mengawal kegiatan kelautan dan perikanan mempunyai tugas penting dalam upaya penjaminan keamanan pangan produk perikanan. Hal ini sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat serta Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.19/MEN/2010 tentang Pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan. Kewenangan Dinas Kelautan dan Perikanan pada pengendalian mutu produk hasil perikanan merujuk pada Kepmendagri Nomor 50-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Dalam keputusan tersebut tercantum kewenangan melalui Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil.

Selain dua aturan diatas, Dinas Kelautan dan Perikanan juga mendasarkan pada Peraturan Pemerintah RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan serta Peningkatan Nilai Tambah Produk Hasil Perikanan. PP ini bertujuan untuk memberikan jaminan mutu dan keamanan produk hasil perikanan dari hulu dari produsen sampai ke tingkat konsumen sebagai pengkonsumsi produk (sisi hilir).  Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan adalah upaya pencegahan dan pengendalian produk kelautan dan perikanan yang dilakukan dari tahap praproduksi, distribusi sampai produk berada di konsumen untuk menghasilkan hasil perikanan yang bermutu dan aman.

Sistem ini menjadi pedoman dan dilakukan dengan dasar Traceability (ketelusuran) dan Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP). Ketelusuran adalah pelacakan produk dalam seluruh tahapan produksi, pengolahan dan distribusi sampai ke tangan konsumen, dimulai dari bahan baku sampai dengan menjadi produk makanan. HACCP adalah sistem jaminan keamanan pangan berdasarkan suatu kesadaran bahwa bahaya (hazard) berpeluang timbul pada berbagai titik atau tahap produksi, dan harus dikendalikan untuk mencegah terjadinya bahaya-bahaya tersebut. Dalam sistem jaminan mutu, ketelusuran dimulai dari produk bahan baku didapatkan, baik dari perikanan budidaya dan perikanan tangkap. Di perikanan budidaya, jaminan mutu diwujudkan dengan adanya sertifikat cara pembudidayaan ikan yang baik sedangkan di perikanan tangkap dilihat dari keberadaan Cara penanganan ikan yang baik.  Pada produk bahan baku bukan produksi sendiri (contoh: impor), maka bahan baku harus lolos pemeriksaan dan pengujian mutu di border (perbatasan).

Dari bahan baku ini, produk haruslah diproduksi dengan tata cara yang baik dan benar. Baik dan benar dalam hal ini adalah penerapan standar mutu pada proses pengolahan produk. Produk yang diolah baik oleh pelaku usaha besar sampai mikro wajib menerapkan standar mutu yang menjamin keamanan pangan. Di tingkat usaha besar, keamanan pangan HACCP yang ditunjukkan dengan adanya sertifikat Standar Nasional Indonesia (SNI) sedangkan pada usaha mikro dan kecil melalui Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP). Tentu dari segi pelaku usaha pengolah produk perikanan, harus ada uji kompetensi untuk menunjang keamanan pangan. Sertifikat keamanan pangan bagi pelaku usaha pengolahan adalah satu hal wajib yang harus dipenuhi bagi pelaku usaha pengolahan ini.

Ujung dari semua hal diatas adalah upaya agar produk yang beredar di masyarakat luar adalah produk yang terjaga keamanan dan mutunya.

Maju terus perikanan Kulon Progo dengan menjaga kemananan dan mutu hasil perikanan !

Kontributor : Isna Bahtiar, S.Kel., M.Ec.Dev.