Kesadaran Pajak bagi UMKM Perikanan

Kegiatan usaha di sektor perikanan mulai menunjukkan peningkatan baik dari segi produksi dan dari segi omset. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (LKJIP) Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Tahun 2023 mencatat keduanya secara jelas. Omset ini dapat dilihat dari realisasi jumlah nilai produksi ikan tangkap dan perikanan budidaya sebesar Rp 518.890.721.866,66 meningkat jauh dari omset pada tahun 2022 sebesar Rp. 469.759.323.787,33. Apabila diprosentasekan maka terdapat peningkatan 10,46%. Realisasi ini apabila dirinci pada perikanan tangkap adalah senilai Rp. 69.521.680.333,33 dan pada perikanan budidaya adalah Rp. 449.369.041.533,33.

Hal tersebut mengisyaratkan terdapat aktivitas perekonomian yang semakin meningkat secara makro di sektor perikanan kabupaten Kulon Progo. Tentu saja, peningkatan ini disumbangkan oleh kinerja di tingkat kelompok karena produksi perikanan sebagian besar dilakukan oleh pelaku UMKM kelompok. Seiring dengan peningkatan jumlah kelompok. DKP pada dua tahun terakhir mencatatkan penumbuhan kelompok hingga berujung peningkatan produksi kabupaten. Pada 2022 tercatat 24 pada pokdakan wanita dan 12 poklahsar wanita. Adapun pada 2023, tercatat total pokdakan wanita adalah 13 kelompok sehingga total terdapat 37 kelompok. Untuk poklahsar wanita, terdapat penambahan 6 kelompok sehingga total terdapat 18 kelompok poklahsar wanita. Di sisi perikanan tangkap, DKP mengembangkan tempat pelelangan ikan sebagai lokus pertumbuhannya dengan merevetalisasi TPI menjadi TPI Hebat. TPI Hebat sendiri dicirikan dengan dengan bangunan yang berciri khas budaya dan berbasis wisata. Pembangunan perdana sudah terselesaikian pada Tahun 2023 di Pantai Congot, Jangkaran, Temon.

Untuk itu, diperlukan satu kesadaran di tingkat pelaku usaha khususnya kelompok agar pengembangan usaha ini tidak akan berdampak ke depan. Hal sama juga berlaku pada pelaku usaha non kelompok (individu) untuk mulai mencermati lebih pada administrasi usaha yang dijalankan. Salah satu poin penting adalah tentang laporan pajak yang mana adalah kewajiban tiap pelaku usaha dalam melaporkan kegiatan usahanya sesuai dengan omset yang ada. Dalam membayar keawajiban pajak berkaitan dengan omset ini terdapat dua kriteria pembeda yaitu pelaku usaha sebagai individu dan pelaku usaha sebagai kelompok.

Kewajiban pajak bagi UMKM individu dibatasi dengan omset Rp.500.000.000 per tahun. Setiap usaha UMKM individu tidak akan dikenakan pajak jika omset sampai dengan 500 juta. Jika omset pelaku usaha ini lebih dari nilai tersebut, maka pertambahan nilai ini akan dikenakan pajak sebesar 0,5% dari pertambahan 500 juta tersebut. Contoh, jika omset per tahun dari individu pelaku usaha adalah 501 juta rupiah, maka pajak akan dikenakan sebesar 0,5% dari 1 juta rupiah.

Untuk pelaku usaha yang berbentuk kelompok, dalam hal ini NPWP atas nama kelompok, maka kewajiban pajak melekat tidak berdasarkan omset tetapi berdasarkan laba dari kegiatan usaha 1 tahun. Kewajiban pajak yang dikenakan adalah 11% dari laba yang dibuktikan dengan laporan keuangan dari kelompok. Laporan keuangan ini merupakan kewajiban yang baik kelompok mempunyai laba atau dalam kondisi rugi. Tentu saja kewajiban ini akan gugur ketika tidak ditemukan adanya laba dari usaha kelompok (rugi) yang dibuktikan dengan laporan keuangannya.

Ayo tertib beradministrasi! Maju Terus Perikanan Kulon Progo ! Siyogo Sendiko Mulyo !

Penulis : Isna Bahtiar, S.Kel., M.Ec.Dev.