Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Pelestarian Sumber Daya Ikan

Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kulon Progo pada hari Selasa (28/5/2024) melakukan kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Pelestarian Sumber Daya Ikan dalam upaya untuk meningkatkan kesadaran kepada masyarakat terkait pentingnya menjaga pelestarian sumberdaya ikan terutama di perairan umum. Acara ini dibuka oleh Bapak Wakhid Purwosubiantoro, S.TP., M.M. selaku perwakilan dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kulon Progo. Kegiatan ini turut dihadiri oleh 25 lurah se-Kabupaten Kulon Progo yang lokasinya rawan terjadi kegiatan penangkapan ikan di perairan umum yang tidak ramah lingkungan (destructive fishing). Acara sosialisasi tersebut turut mengundang narasumber dari beberapa pihak terkait yaitu Loka Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut (LPSPL) Serang, Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (BKHIT) DIY, Dinas Kelautan dan Perikanan DIY, serta Direktorat Polair Polda Yogyakarta.

Narasumber pertama yaitu Bapak Wijang Padmaji, S.Si., M.T dari LPSPL Serang. Pada kesempatan ini beliau menyampaikan materi tentang Kebijakan Konservasi Jenis Ikan. Terdapat tiga hal penting dalam kegiatan konservasi yakni perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan. Dalam hal perlindungan, terdapat 20 jenis ikan yang diprioritaskan dilindungi karena keberadaannya yang sudah langka dan rawan punah. Beberapa spesiesnya yaitu ikan hiu, sidat, duyung, teripang, ikan pari, hiu paus, arwana, belida, ikan endemik danau purba, penyu dan sebagainya. Implementasi kebijakan konservasi ikan yang efektif memerlukan pendekatan yang mengintegrasikan aspek ekologis, ekonomi, dan sosial. Sehingga kolaborasi antara pemerintah, masyarakat lokal, dan pemangku kepentingan lainnya sangat penting untuk mencapai tujuan konservasi yang berkelanjutan.

Narasumber kedua yaitu Bapak Himawan dari BKHIT DIY yang menjelaskan tentang pengendalian peredaran ikan berbahaya atau invansif dan berpotensi invansif. Dasar pemantauan pengendalian peredaran ikan invansif yaitu Permen-KP No. 19 tahun 2020. Ikan invansif terdiri atas dua jenis yaitu ikan invansif yang masuk dalam peraturan perundang-undangan dan ikan invansif yang tidak masuk dalam peraturan perundang-undangan. Ikan invansif yang tidak masuk dalam peraturan perundang-undangan maka boleh dibudidayakan namun tidak boleh dilepasliarkan. Pada kesempatan ini beliau berpesan agar masyarakat tidak sembarangan melepasliarkan jenis ikan yang berpotensi invansif karena ikan tersebut dapat menganggu keseimbangan lingkungan perairan.

Narasumber ketiga yakni Bapak Guntur Saputro, S.Pi dari Dinas Kelautan dan Perikanan DIY. Materi yang beliau sampaikan yaitu tentang pengawasan SDKP di DIY. Salah satu masyarakat di bidang perikanan yang memiliki fungsi pengawasan yaitu POKMASWAS. Kulon Progo menjadi kabupaten di DIY yang memiliki POKMASWAS terbanyak yaitu 28 kelompok. Anggota dari POKMASWAS memiliki tugas untuk menjaga kelestarian lingkungan perairan. Beliau berharap sinergi antara pemerintah, POKMASWAS, dan aparat hukum diharapkan dapat mensukseskan kegiatan pelestarian lingkungan perairan terutama terkait dengan destructive fishing seperti penangkapan ikan dengan bahan kimia berbahaya, peledak, serta alat setrum.

Narasumber yang terakhir yaitu bapak Ipda Galih Baskoro, S.H. dari Direktorat Polair Polda Yogyakarta. Pada acara ini beliau menjelaskan tentang Undang-Undang Perikanan dalam perspektif hukum, Kegiatan perikanan diatur dalam UU RI No. 45 tahun 2009. Apabila melakukan kegiatan yang melanggar hukum maka masyarakat dapat mendapatkan sanksi pidana. Oleh karena itu beliau berpesan kepada tamu undangan agar pemerintah desa melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang berpotensi melanggar hukum.