Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kulon Progo menerima kunjungan kerja dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tulungagung pada Jumat, 28 Agustus 2026. Kunjungan tersebut dihadiri oleh Ketua DPRD Kabupaten Tulungagung Widodo Prasetyo, S.P., M.MA. beserta rombongan.
Kunjungan kerja ini menjadi momentum untuk melakukan diskusi dan berbagi pengalaman mengenai pengelolaan sektor kelautan dan perikanan, pengembangan usaha masyarakat, pemberdayaan kelompok perikanan, serta strategi peningkatan produksi perikanan di masing-masing daerah.
Kabupaten Tulungagung sendiri terdiri atas 19 kecamatan. Dalam perkembangannya, sektor usaha masyarakat, khususnya UMKM, mengalami peningkatan seiring dengan semakin berkembangnya aksesibilitas dan aktivitas ekonomi, termasuk setelah adanya Jalan Jalur Lintas Selatan (JJLS). Perkembangan tersebut turut mendorong pertumbuhan usaha yang berkaitan dengan sektor kelautan, perikanan, kuliner berbahan ikan, serta pariwisata.
Dalam kesempatan tersebut, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kulon Progo menyampaikan gambaran mengenai struktur organisasi dan pelaksanaan urusan kelautan dan perikanan di Kabupaten Kulon Progo. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kulon Progo memiliki dua Unit Pelaksana Teknis (UPT), yaitu UPT Perbenihan Perikanan dan UPT Tempat Pelelangan Ikan (TPI).
Selain dua UPT tersebut, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kulon Progo memiliki tiga bidang, yaitu Bidang Perikanan Tangkap, Bidang Perikanan Budidaya, serta Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan.
Kepala Dinas juga menyampaikan berbagai upaya yang telah dilakukan dalam pengembangan sektor kelautan dan perikanan, termasuk upaya pengembangan Kampung Merah Putih. Namun demikian, pelaksanaannya masih menghadapi kendala terkait status dan kepemilikan tanah yang berada pada tanah milik Pakualaman.
Dalam bidang produksi, disampaikan bahwa produksi perikanan budidaya di Kabupaten Kulon Progo lebih tinggi dibandingkan produksi perikanan tangkap. Kondisi tersebut menunjukkan besarnya potensi sektor perikanan budidaya untuk terus dikembangkan sebagai salah satu penggerak ekonomi masyarakat.
Berbagai kegiatan juga dilaksanakan melalui dukungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Salah satunya berupa pemberian hibah sarana Tempat Pelelangan Ikan (TPI), antara lain cool box dan mesin, yang diharapkan dapat mendukung aktivitas nelayan serta menjaga kualitas hasil perikanan.
Selain bantuan sarana, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kulon Progo juga melaksanakan Bimbingan Teknis (Bimtek) laminasi perahu/perbaikan kapal. Kegiatan tersebut menjadi penting karena sebagian besar kapal yang digunakan oleh nelayan di Kabupaten Kulon Progo berbahan fiberglass. Melalui kegiatan tersebut, nelayan diharapkan memiliki keterampilan dasar dalam melakukan perawatan maupun perbaikan kapal secara mandiri ketika mengalami kerusakan ringan. Dengan demikian, nelayan tidak selalu bergantung pada pihak lain dalam melakukan perbaikan kapal sehingga dapat menghemat waktu dan biaya operasional.
Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kulon Progo juga memberikan perhatian terhadap regenerasi nelayan melalui pelaksanaan Bimtek Nelayan Milenial. Program tersebut dilaksanakan mengingat sebagian besar nelayan di Kabupaten Kulon Progo berada pada kelompok usia yang relatif tua. Regenerasi nelayan menjadi salah satu hal penting untuk menjaga keberlanjutan usaha perikanan tangkap di masa mendatang.
Dalam aspek pengawasan sumber daya perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan juga melibatkan Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas). Kelompok tersebut berperan dalam membantu melakukan pengawasan terhadap aktivitas penangkapan ikan, khususnya di wilayah perairan umum, serta mendorong keterlibatan masyarakat dalam menjaga keberlanjutan sumber daya perikanan.
Selain program dan kegiatan tersebut, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kulon Progo terus mengembangkan berbagai inovasi untuk mendukung pembangunan sektor kelautan dan perikanan. Beberapa inovasi yang disampaikan dalam kunjungan tersebut antara lain Gerbang Segoro, Ngulir Budi, Gemati, dan Setiti.
Kegiatan dilanjutkan dengan sesi diskusi dan berbagi pengalaman antara DPRD Kabupaten Tulungagung dan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kulon Progo. Sekretaris DPRD Kabupaten Tulungagung, Rijal Abdulloh, S.IP., menyampaikan bahwa salah satu tantangan yang dihadapi di Kabupaten Tulungagung adalah keberlanjutan pembinaan kelompok masyarakat penerima bantuan. Dalam beberapa kasus, bantuan yang telah diberikan belum diikuti dengan tindak lanjut yang optimal sehingga kelompok belum mampu berkembang secara berkelanjutan. Dalam diskusi tersebut, Rijal Abdulloh menanyakan apakah kondisi serupa juga ditemukan di Kabupaten Kulon Progo serta bagaimana strategi yang dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kulon Progo untuk memastikan bantuan yang diberikan kepada kelompok dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan.
Melalui kunjungan kerja ini, diharapkan terjalin pertukaran informasi dan pengalaman yang dapat menjadi bahan pembelajaran bagi kedua daerah dalam mengembangkan sektor kelautan dan perikanan. Kolaborasi dan berbagi praktik baik antar daerah diharapkan dapat mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat serta pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan.